Our Blog

Kenali Pajak Rumah Dan Pajak Terkait Lainnya

Membayar pajak merupakan sebuah kewajiban setiap warga negara yang harus di laksanakan. Salah satunya adalah dengan membayar pajak rumah bagi anda yang telah memiliki rumah pribadi. Pajak rumah sendiri memiliki beragam jenis yang di nilai sangat sederhana jika telah mengetahui tentang jenis-jenis pajak rumah yang telah di berlakukan di Indonesia.

Jenis-Jenis Pajak Rumah

Ada beberapa jenis pajak rumah dan properti yang di berlakukan di Indonesia yakni:

1. Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

Pajak ini biasanya di pungut setiap tahun serta di peruntukkan kepada seluruh wajib pajak di sini yang di maksud adalah warga negara yang memiliki properti. Pajak bumi dan bangunan telah di tuangkan pada undang-undang No.12 tahun 1985 dan kemudian berlaku sejak bulan januari 1986.

Adapun nilai jual properti yang di kenai pajak dengan batasan minimal sebesar 8 juta rupiah, namun kini undang-undang tersebut dapat memungkinkan adanya pengurangan pajak maksimalĀ  sebesar 75%. Sedangkan untuk objek pajak yang terkena bencana alam maka dapat di berikan pengurangan pajak sebesar 100%.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini di peruntukkan kepada para pembeli properti. Mengenai pajak BPHTP telah tertuang pada undang-undang NO.21 Tahun 1987 dan mulai di berlakukan pada 1 Januari 1998.

Di dalam isi undang-undang tersebut tertuang tentang perolehan hak atas tanah serta bangunan oleh kepemilikan pribadi maupun badan usaha dengan meliputi: jual beli, hibah, tukar menukar, hadiah, hibah wasiat, pemisahan hak yang dapat mengakibatkan peralihan, pemberian hak baru atas kelanjutan pelepasan pajak serta di luar pelepasan pajak.

Sedangkan untuk pihak yang tidak di kenakan pajak BPHTB meliputi: konsulat berdasar azaz timbal balik, perwakilan diplomatik, badan perwakilan organisasi Internasional, wakaf, warisan, bangunan yang di peruntukkan untuk kepentingan ibadah.

3. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak penghasilan di peruntukkan bagi pihak penjual properti perseorangan yang di bayarkan melalui pph tahunan, adapun peraturan yang mengatur tentang PPH tertuang dalam peraturan pemerintah No 48 tahun 1994. Yang berisikan bahwa penghasilan yang di terima oleh pribadi ataupun badan usaha dari pengalihan hak atas tanah serta bangunan yang memiliki jumlah lebih dari 60 uta. Apabila di bawah 60 juta, mka penjual tidak akan di kenai pajak PPH.

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPH)

Pajak ini di peruntukkan bagi pihak pembeli properti pada saat membeli properti baru, pajak ini di kenakan satu kali pada saat pembelian properti. Adapun properti yang di kenakan pajak PPN bernilai diatas 36 juta rupiah, apabila si pembeli membeli properti melalui developer maka pelaporan dan pembayaran bisa melalui developer tersebut. besarnya nilai PPN 10% dari nilai transaksi.

5. Bea Balik Nama (BBN)

Pajak ini di peruntukkan bagi pihak pembeli guna propses balik nama sertifikat properti yang telah di transaksikan oleh penjual kepada pembeli. Pajak BBN ini biasanya telah di urus oleh pihak developer sehingga para konsumen hanya tinggal membayarnya saja. Apabila anda membeli properti tanpa melalui developer maka biaya BBN harus di urus sendiri oleh pembeli. Untuk besaran biaya BBN sekitar 2% dari nilai transaksi.

6. Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak jenis ini di peruntukkan bagi para pembeli properti dengan melalui perantara developer. Serta jenis properti tersebut tergolong sebagai barang mewah. Adapun jenis properti yang di maksud adalah bangunan dengan luas >150m2. Besarnya pajak penjualan barang mewah ini sebesar 2% dari harga jual serta di bayarkan pada saat melakukan transaksi.

Baca juga: